REVIEW JURNAL 1

  • JUDUL PENELITIAN

Supplier Relationships Emerging Issues and Challenges

  • PENULIS

Jagdish N. Sheth

  • NAMA JURNAL

Manajemen Pemasaran Industri(Industrial Marketing Management)

  • LATAR BELAKANG

Dalam hubungan perusahaan dengan tim kerjanya, perusahaan melakukanhubungan dengan selalu mempertahankan atau menguatkan hubungan tersebutdemi mencari keuntungan. Perusahaan beroperasi sangat terkait sekali dengan pengadaan barang atau jasa. Perusahaan yang dapat menghasilkan barang dan jasadengan maksimal akan menang dalam persaingan dan memungkinkanmendapatkan keuntungan lebih besar. Perusahaan melakukan pengadaan melaluihubungannya dengan pemasok yang ia percaya. Perusahaan yang tidak hanya berkepentingan sekedar meminta barang atau jasa dari pemasok, namun jugasangat memperhatikan kelangsungan hubungannya dengan pemasok, tentu tahu bahwa pemasok dapat memaksimalkan kekuatan perusahaan dalam bersaing.Hubungan yang efektif dengan pemasok akan menghasilkan kekuatan kompetitifsendiri bagi perusahaan dimana nilai kompetitif tersebut tentunya sangat berguna bagi perusahaan lokal maupun global.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perusahaan kini bergeser dari orientasikepada pembelian ke arah orientasi pada filsafah relasi, dan bergeser darikepentingan dalam proses pembelian menjadi kepentingan dalam proseshubungan dengan pemasok itu sendiri. Perubahan ke arah pemasok akan merubah peran, proses, dan strategi perusahaan. Dari itu perusahaan bisa mendapatkanobjek penelitian yang baru dengan mudah. Hal demikian termasuk bahwa pemasok sebagai lintas fungsonal, pelanggan, hubungan dengan pemasok, nilaiekonomi ekuitas pemasok, dan kurva pemasok, proses sumber global, nilai antar budaya, serta aturan dalam lintas nasional dan pengadaan layanan.

  • METODE

Penyajian data dan pendekatan penelitian dalam jurnal ini memiliki beberapa jenis yang dipakai secara satu waktu. Ketika terjadinya perubahan perilaku pembeli karena pengaruh langsung yang diberikan oleh pemasok makadisajikan dengan gambar, panah, dan tulisan tulisan. Hal itu bisa dikatakan denganadanya penyajian data kualitatif karena dapat dilihat pada gambar 1 maupun padagambar 2. Dalam pemaparan pendukung pada jurnal ini sering sekali dijumpaiadanya pemberian contoh serta studi kasus yang diberikan oleh penulis jurnalyang tentunya sangat relevan dengan apa yang dibahas. Penyajian data tersebutmenggunakan pendekatan deskriptif yang baik sehingga memudahkan pembacauntuk menggali serta memahami maksud secara benar, seperti contoh GeneralMotors, Xerox, Block and Decker, dan lain-lain. Data kuantitatif dapat kita lihat pada tabel reduksi yang telah disajikan di dalam jurnal ini. Dengan banyaknya danvariatifnya metode serta penyajian data yang dilakukan, sepertinya tidak membuatsusah pembaca dalam memahami isi dari jurnal ini sendiri.

  • HASIL

Dalam operasi suatu badan atau perusahaan, sangat erat sekali kaitannya denganhubungan pada pemasok. Pemasok dapat dikatakan sebagai sumber bahan/bendauntuk kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan selalu mencari pemasok yangmemberikan kualitas yang tinggi serta memberikan harga yang dapat dinegosiasisesuai kesepakatan bersama. Karena pemasok merupakan sumber bahan/bendauntuk kegiatan usaha, maka pemberian pemasok ini dapat memberikankeuntungan yang lebih bagi perusahaan seperti murahnya harga bahan di pemasokyang A daripada harga di pemasok yang B. Dengan didapatkannya harga yangmurah dari bahan operasi yang disediakan oleh pemasok, maka keuntungan ataulabah hasil penjualan operasi perusahaan dapat meningkat karena terpangkasnya biaya produksi.

Advertisements

PENGGELAPAN PAJAK

  • Apa yang dimaksud penggelapan pajak?

Tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfull), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

  • Peraturan-peraturan penggelapan pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Karena pidana perpajakan bersifat lentur maka sesuai dengan UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pidana perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan sehingga tidak sampai jatuh vonis pidana perpajakan. Tentu tujuan adanya ketentuan ini agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur pidana perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan diantaranya diatur dalam pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP.

Penerapan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A UU KUP akan berujung pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan denda pidana dalam jumlah tertentu. Proses pidana perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan dan Pengadilan. Denda pidana yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya denda pidana pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku pidana perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis putusan pengadilan. Artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan pasal 13A dan pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses pasal 44B UU KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini.

Pada tahun 2011, Ditjen Pajak telah menyelesaikan 389 pemeriksaan bukti permulaan dan 49 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Modus pidana perpajakan yang sering terjadi adalah penerbit faktur pajak bermasalah yang mengacu pada Pasal 39A UU KUP (65%), dan disusul dengan penggelapan omzet (17%) yang mengacu pada Pasal 39 UU KUP.

  • Contoh kasus dan penyelesaian

Salah satu kasus terkait hukum pidana yang menjadi permasalahan besar di Indonesia adalah korupsi. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah saat ini kejahatan korupsi telah dilaksanakan secara massal dengan sistem yang terorganisir sangat rapi. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyelidikan pihak berwenang dalam upaya mengungkap korupsi yang ada. Korupsi dinyatakan sebagai musuh negara tapi justru kebanyakan oknum yang melakukannya adalah penyelenggara negara dan anggota dewan yang terhormat, kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan. Korupsi seperti menjadi warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin Indonesia generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh pemimpin Indonesia saat ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat berbagai macam kegiatan korupsi dan artikel ini akan secara khusus membahas tentang tindak kejahatan korupsi terkait penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak sepertinya menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dalam sektor pajak. Karena pihak yang melakukan tidak pidana ini kebanyakan adalah perusahaan besar yang ingin meningkatkan penghasilannya dengan cara tidak membayarkan kewajiban yang seharusnya. Kasus penggelapan pajak yang pernah menjadi catatan hitam di Indonesia adalah kasus Bakrie Group. Bakrie Group memiliki beberapa anak perusahaan yang beberapa diantaranya masuk dalam perusahaan yang abai terhadap kewajiban pajaknya. Dalam kasus penggelapan pajak kita tidak dapat hanya melihatnya dari satu sisi, hal ini dapat terjadi karena adanya jasa penyedia layanan untuk memanipulasi nilai wajib pajak dari orang dalam kantor pajak itu sendiri. Salah satu oknum yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah Gayus Tambunan dan sekarang dia sedang menjalankan masa hukumannya.
Dalam kasus penggelapan pajak, terdapat beberapa tingkat dalam upaya penyelesaiannya, hal ini terkait dengan tingkat kesalahan dan besar kerugian negara. Berdasarkan Undang-undang Pajak (KUP) terdapat empat sanksi dalam penyelesaiannya kasus penggelapan pajak, yaitu, sanksi pidana (pasal 38, pasal 39), sanksi kenaikan (pasal 17C (5), pasal 17D (5)), sanksi bunga (pasal 13 (2)) dan sanksi denda (pasal 7 (1)). Inilah pembahasan terkait contoh kasus hukum pidana dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memperluas wawasan anda tentang dunia hukum di Indonesia dan memotivasi anda untuk menjadi warga negara yang taat terhadap ketentuan hukum di Indonesia.

CYBERCRIME

  • Pengetian

Sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal.

  • Konsep

Cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system komputer.

Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

  • Peraturan Perundang-undangan

Ius Konstituendum adalah Undang-Undang yang diharapkan sebagai perangkat hukum yang mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi serta antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa ditimbulkan, termasuk dampak negative penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Indonesia sebenarnya sudah merencanakan undang-undang khusus tentang cyber crime sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki. Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana.

  • Contoh Kasus

Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain . Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.

E-Commerce

Pengertian E-Commerce

E-Commerce atau Electronic Commerce yang disebut dengan perdagangan elektronik dalam bahasa Indonesia merupakan cara penjualan, penyebaran, pemasaran suatu barang dan jasa melalui media elektronik. Contoh dari media elektronik itu sendiri ada televisi, komputer, internet, dan lain-lain.

Jenis-Jenis Transaksi

  • Collaborative Commerce (C- Commerce)
  • Business to Business (B2B)
  • Business-to-Consumers (B2C)
  • Consumer-to-Business (C2B)
  • Customer to Customer (C2C)

Peraturan E-Commerce Ke Luar Negeri

Pijakan hukum terhadap bisnis elektronik atau e-commerce, yang diatur dalam pasal 65-66. Aturan ini penting karena bisnis berbasis online sudah menjamur di Indonesia. Sebelumnya, aturan e-commercemerujuk pada UU No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengatakan pemberlakuan aturan e-commerce yang tercantum di dalam UU Perdagangan berlaku untuk skala internasional. Maksudnya, seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan e-commerce yang ada di dalam UU Perdagangan kelak.

Terkait potensi pajak yang mungkin akan diperoleh oleh negara melalui aturan e-commerce ini.

Peraturan E-Commerce di Indonesia

naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce-en-1426998711

Daftar Pusaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik  (8/4/2016)

PDF Naska Peraturan E-Commerce di Indonesia (8/4/2016)

 

Letter Of Credit L/C

Pengertian L/C

Letter of credit adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

Prosedur L/C

LC Opening Process
Skema L/C opening process

Proses pembukaan L/C tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Importir akan meminta Opening Bank (Bank Devisa) untuk membuka Letter of Credit sebagai jaminan dan dana yanga akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. L/C yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales contract
  2. Opening bank akan melakukan pembukaan L/C melalui bank korespondennya di Negara Eksportir, dalam hal ini adalahadvising Bank. Proses pembukaan L/C ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam L/C confirmation yang diteruskan dari opening Bank kepada advising Bank untuk disampaikan kepada Eksportir
  3. Advising Bank akan memeriksa keabsahan pembukaan L/C dari opening Bank, dan apabila sesuai advising Bank akan mengirimkan surat pengantar (L/C advice) kepada Eksportir yang berhak menerima. Jika advising Bank diminta juga olehopening Bank untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut, maka advising Bank disebut juga sebagai confirming Bank

Peraturan dan Perundang-undangan L/C

permendag_04_2015

(klik link diatas untuk melihat peraturan dan perundang-undangan l/c)

Daftar Pusaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit (8/04/2016)

PDF Perudangan L/C (8/04/2016)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKA DALAM BERBISNIS

Dalam melakukan kegiatan pasti setiap kegiatan tersebut memiliki etika. Dan setiap kegiatan memiliki etikanya sendiri sendiri, contoh saat makan kita tidak boleh mengeluarkan suara pada saat mengunyah atau berbicara yang sopan  dan halus terhadap orang yang lebih tua. Etika sangat penting bagi kehidupan sosial yang kita jalani, karena orang dapat menilai diri kita dari etika yang kita perlihatkan /lakukan.  Selain sangat penting dalam kehidupan sosial etika juga sama pentingnya dalam kegiatan bisnis.

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Ada beberapa prinsip etika bisnis yang disampaikan oleh parah ahli seperti Caux Round, Weiss, Sonny Keraf. Menurut saya prinsip dari Sonny Keraf merupakan prinsip etika yang sangat cocok digunakan dalam berbisnis. Prinsip dari Sonny Keraf, yaitu:

  • Prinsip Otonomi ; yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambilkeputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
  • Prinsip Kejujuran ; terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkansecara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidakdidasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjiandan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu danharga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
  • Prinsip Keadilan ; menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuaidengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapatdipertanggung jawabkan.
  • Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle) ; menuntut agar bisnisdijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN & DILARANG DALAM BISNIS

  • Jangan sembarang memilih orang untuk memulai bisnis Anda.
  • Jangan tergantung sepenuhnya pada pengetahuan dari buku.
  • Jangan meremehkan kekuatan riset.
  • Pahamilah perjanjian dengan vendor Anda sebaik atau lebih baik dari mereka mengetahuinya.
  • Gunakan sebanyak mungkin teknologi untuk membuat hidip Anda lebih mudah.

Source:

https://www.academia.edu/7198074/PRINSIP_DAN_KODE_ETIK_DALAM_BISNIS

http://startupbisnis.com/apa-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dilakukan-saat-memulai-bisnis-anda/


 

Nama : Nur Amalina (28214140) – 2EB32

Mata Kuliah : Aspek Hukum dalam Ekonomi #

Pengajar : Daniel Damaris Novarianto S.

 

CERITA MENGENAI E-FAKTUR

PENGERTIAN FAKTUR & E-FAKTUR

Faktur atau tagihan merupakan perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan pembayaran. Sedangkan E-Faktur adalah faktur pajak yang berbentuk elektronik atau pengertian lebih jelasnya adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik.

LATAR BELAKANG MUCULNYA E-FAKTUR

                Pada awalnya E-faktur dirancang untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) diseluruh daerah Jawa dan Bali pada bulan Juli 2015. Pada tanggal 1 Juli 2016 E-faktur diberlakukan serentak secara nasional. Untuk menerapkan pembuatan E-faktur ini, Direktorat Jendral Pajak telah menyediakan applikasi yang dapat diinstall di perangkat computer Pengusaha Kena Pajak dan E-faktur dan secara otomatis akan terhubung ke program e-SPT, yang akan memudahkan untuk membuat SPT Masa PPN secara elektronik.

                Menurut Direktorat Jendral Pajak aplikasi E-faktur akan mempermudah kita dalam melakukan hal pengawasan dengan adanya proses vaidasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan. E-faktur juga memiliki kelebihan seperti mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak dan hal tesebut sangat mempermudah pelayanan. Dalam hal keamanan system berbasis elektronik ini meminimilkan penyalahgunaan pengguna faktur pajak atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

                Diharapkan E-faktur dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sector PPN dapat semakin optimal, selain itu untuk PKP dapat menjalankan usahanya menjadi lebih baik.

PERATURAN MENGENAI E-FAKTUR

PENGUMUMAN NOMOR PENG-6/PJ.02/2015 TENTANG PENEGASAN ATAS E-FAKTUR (click link dibawah ini)

PENG-6 PJ02 2015 Penegasan Atas e-Faktur

PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (cilik link dibawah ini)

PER-16 PJ 2014 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Source :

https://id.wikipedia.org/wiki/Tagihan

http://jasa-efaktur.blogspot.co.id/2015/07/efaktur.html


 

Nama : Nur Amalina (28214140) – 2EB32

Mata Kuliah : Aspek Hukum dalam Ekonomi #

Pengajar : Daniel Damaris Novarianto S.

 

 

KOPERASI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL

HASIL RISET DAN ANALISIS

KOPERASI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL

 logo_gunadarma-1

 NAMA ANGGOTA KELOMPOK

  1. Ahmad Muhtadin (20214586)
  2. Bella Nita Permatasari (22214110)
  3. Hilda Pangestika (24214991)
  4. Komang Gita Danitri Y. (25214907)
  5. Mayang Aulia (26214513)
  6. Mega Shintia (26214531)
  7. Nur Amalina (28214140)
  8. Reggina Rachmadewi (28214999)
  9. Sinatrya Nurul Islami (2A214289)
  10. Tri Setyanisa (2A214846)

 FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015


 BAB I

Latar Belakang

  1. PENDAHULUAN

Koperasi Perkampungan Industri Kecil (KOPIK) adalah Badan usaha milik anggota yang dalam kegiatannya di usahakan dari, oleh dan untuk anggota dengan tugas utama adalah untuk membantu meningkatkan kemajuan usaha para angota nya, khususnya di bidang indusrti kecil dan menengah agar tercapai kesejahteraan anggota beserta keluarga.

Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, koperasi perkampungan industri kecil (KOPIK) perlu mengembangkan sektor industri nya terutama dalam hal tekhnik produksi yang tepat, desain dan pasar, untuk itu pengelolaan oleh pengurus harus dengan sungguh-sungguh dan profesional yang di dukung dengan pembinaan oleh Pemerintah yang komprehensif dan terus menerus. Selain mengelola kegiatan usaha KOPIK, pengurus juga bertugas melakukan advokasi untuk memperjuangkan keberpihakkan, skala prioritas, perlakuan khusus, baik merupakan permodalan maupun akses pasar.

Penataan kelembagaan KOPIK, diarahkan untuk efektifitas organisasi KOPIK guna mendukung anggota KOPIK dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, sedangkan di dalam usahanya untuk tahap pertama di upayakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri anggota yang sangat potensial di  PIK, serta pengembangan pendidikan pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota sehingga dapat menjadi sumber daya manusia (SDM), berpengetahuan luas, dan handal serta siap  mnerima tantangan dalam kancah ekonomi yang turbulen. Hal ini perlu dilakukan karena KOPIK adalah Koperasi Industri yang anggotanya adalah para Industriawan kecil, sehingga peranan KOPIK harus mampu menjembatani anggota untuk memperoleh bahan baku serta mencarikan pasar bagi anggotanya, disamping membantu meningkatkan kualitas hasil industrinya melalui peran institusi para pembina, untuk itu KOPIK harus mampu berperan untuk mensinergikan pembinaan yang terintegrasi, sehingga para anggota mampu bersaing, apalagi dikaitkan dengan pasar bebas ASEAN yang sudah berlaku tahun ini, namun saat ini kami akui KOPIK belum mampu berbuat banyak.

Dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha dalam operasional sehari-hari, tentu harus seirama dengan tugas koperasi sebagai wadah ekonomi bersama yang profesional, sehat, kuat, jujur, bertanggung jawab dan terbuka sebagai pencerminan UU No.25 Tahun 1992.

Pada tahap awal, koperasi mengandalkan personil yang ada saat ini, namun selanjutnya akan diupayakan secara profesional sesuai peranan masing-masing dalam mengembangkan usaha koperasi  untuk dapat mencapai target kerja dan pedoman pelaksanaannya yang mengacu kepada aturan-aturan yang diatur dalam UU kooperasi tahun 1992. Anggaran dasar (AD) anggaran rumah tangga (ART) dan autran khusus lainnya yang telah disepakati dan menjadi komitmen sesama.

Dalam perjalan kegiatan koperasi, ditemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi proses kerja, yaitu

  1. Adanya beberapa pengurus yang kurang aktif sehingga membuat organisasi kurang berjalan sebagimana mestinya.
  2. Tidak adanya program yang dirumuska dalam RAT tahun lalu sehingga perlu dibuat melalui silahturahmi anggota.
  3. Fokus kerja masih disibukan dengan penyelesaian persoalan kopik terutama untuk pendataan anggota rata rata organisasi diantaranya dengan menghidupkan kembali sentra-sentra agar dapat membantu kelancaran jalannya usaha kopik.
  4. Untuk sementara pengurus masih lebih berkonsentrasi pada usaha masing masing yang memerlukan penanganan yang perlun didahulukan.

Seiring dengan itu, terbayang pula adanya pula kesulitan yang mungkin dihadapi pengurus baru terutama adanya tugas-tugas yang harus diemban untuk melanjutkan pengurusan lalu, yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian. Walau demikian kopik sudah menyelesaikan laporan keuangan untuk tahun buku per31 desember 2014. Pengurus kopik periode 2014-2015 yang saat ini akan menyelenggarakn RAT yang kedua selama kepengurusan kami yaitu untuk  tahun usaha 2014, meskipun dilakukan agak telat karena adanya permasalah rencana kegiatan ramadhan fair tahun 2015, sehingga telah menghabiskan tenaga dan konsentrasi pengurus, yang semula RAT teah dijadwalkan tanggal 30 April 2015. Disisi lain kami juga ingin berupaya untuk dapat memajukan kopik menjadi lebih baik. Namun ternyata banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaanya karena faktor kesibukan pengurus yang harus menghurusi usaha masing-masing yang belum stabil.

Walaupun ada beberapa permasalahan tersebut, beberapa pengurus yang masih peduli dan bertanggung jawab tetap menjalankan tugas-tugas atas keputusan yang telah disepakatinya.

Tugas kesehari-harian pengurus selain kegiatan usaha, manajemen dan keadministrasian, juga menata dan memelihara kerukunan anggota, pendidikan dan sosialisai program keorganisasian, memlihara buku-buku, dokumentasi, kearsipan, surat-surat, serta hal-hal yang dianggap perlu dan penting sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pelaksanaan tugas pengurus dengan pola-pola diaatas saat ini telah membuahkan hasil, dimana secara umum memperlihatkan tingkat penggerakan kearah kemajuan, baik segi usaha, kedisiplinan dan kesadaran anggota dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota koperasi. Akan tetapi merupakan sinyallemen awal mengarah keperkembangan dan bukan titik akhir tujuan. Untuk mengupayakan agar bdan usaha ini benar-benar sesuai dengan tujuan, harapan, dan cita-cita, maka seluruh elemen anggota, pengurus, dan pengawas harus berupaya dan berusaha lebih keras lagi, bahu-membahu, dalam partisipasi mendukung jalannya operasional.


BAB II

Struktur Organisasi

Struktur pengurus KOPIK

Periode 2013 -2016

Ketua Umum                           : Aly Rasidi

Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan     : Donny Chaniago

Ketua Bidang Usaha                : H. Jalil Sutapa

Ketua Bidang Bangdiklat         : Kitagiat Napitupulu

Sekertaris Umum                     : Memet Slamet

Sekertaris I                               : Dodi Maskeri

Sekertaris II                             : Kukuh Giriyanto

Bendahara                               : H. Andre Sadrita

Bendahara I                             : Iskandar

  • Badan Pengawas

Ketua Merangkap Anggota      : H. Ferry Nurdin

Anggota                                   : Hj. Sunarti

Anggota                                   : M. Mustain

Anggota                                   : Azhar Mawardi

Penggantian Susunan Pengurus KOPIK

Periode 2015 – 2016

Ketua Umum                           : Aly Rasidi

Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan      : Donny Chaniago

Ketua Bidang Usaha                : H. Jalil Sutapa

Ketua Bidang Bangdiklat         : Kitagiat Napitupulu

Sekertaris Umum                     : Dodi Maskeri

Sekertaris I                               : Yuwan Hadi, ST

Bendahara I                             : Iskandar

  • Badan Pengawas

Ketua Merangkap Anggota      : M. Mustain

Sekertaris Merangkap Anggota : Chaeruddin

Anggota                                   : Hj. Sunarti

Anggota                                   : Azhar Mawardi


BAB III

Produksi

            Organisasi KOPIK dirancang untuk mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal kepengurusan dibagi sesuai bidang-bidang yang meliputi organisasi, usaha serta pendidikan atau pelatihan dan pengembangan, kemudian untuk membantu pengembangan usahanya di hidupkan kembali sentra-sentra industri yang ada di PIK,  Seperti sentra konfeksi, kulit, logam, mebel, dan aneka lainnya. Hal ini dimaksudkan adanya sinergi dalam pengembangan usaha, karena masing-masing industri mempunyai ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain.

            Selain itu usaha pengelolaan kios-kios, merupakan kelanjutan dari kepengurusan sebelumnya, yaitu kios disamping ex Swamitra (6 kios) sejak bulan juni 2013. Kemudian menerima penyerahan yang berlokasi disamping SDN 05 – 08 penggilingan sejumlah 20 kios (LOKSEM I), lokasi disamping jembatan (LOKSEM II) sejumlah 32 kios dan didepan kantor KOPIK sebanyak 4 kios (LOKSEM III) dimana baru sejak bulan agustus mulai dapat melakukan penarikan sewanya, hal  ini karena adanya kebijakan grace periode dari pengurus sebelumnya sampai dengan bulan juni, namun karena masih banyaknya yang tutup mereka minta diperpanjang untuk itu diberikan kepanjangan hingga bulan juli, sehingga sejak bulan agustus 2013 mereka mulai melakukan pembayaran, namun dalam kenyataannya lebih banyak yang nunggak karena sebagian besar masih tutup dengan alasan sepi, hal ini mengakibatkan banyaknya tunggakan, namun khusus untuk stan didepan KOPIK tidak pernah dibuka namun jadi sulit untuk ditagih.

            Atas pengelolaan kios EX SWAMITRA kami telah mengajukan permohonan pengelolaan izin kekepala UPK PPUMKMP pulo gadung dngan nomer surat 032/SULK/KOPIK/IX/013 pada tanggal 06 september 2013, dan sudah mendapat jawaban dari UPK PPUMKMP pada tanggal 13 september 2013 dengan nomer surat 767/-076.21. sehingga kami berani mnerima uang sewanya untuk dimasukkan kekas KOPIK sebagai tambahan modal usaha koperasi.

            Kemudian pada akhir bulan November 2013, KOPIK baru dapat mewujudkan membuka toko KOPIK untuk menyediakan bahan bahan kebutuhan produksi yang tahap pertama untuk kebutuhan konveksi atau garment terlebih dahulu unuk selanjutnya dikembangkan keproduk produk lainnya. Adapun sejak November 2013 s.d. Desember 2014 omset penjualan toko hanya sebesar Rp. 112.855.500. Karena pembelinya masih sebagian kecil anggota dan masih belum menguntungkan, namun diharapkan kepada para anggota untuk lebih mengutamakan belanja kebutuhan produksinya di Toko KOPIK, sehingga KOPIK dapat memperoleh keuntungan dari toko tersebut yang berikutnya akan segera mampu mengembangkan usaha tokonya untuk keperluan sentra sentra lainnya. Semula KOPIK akan melakukan penjualan kotor secara kredit kepada anggota dan sudah cukup banyak peminatnya, namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada pada saat ini, maka pengurus menundanya sampai dengan tahun 2015.


BAB IV

PROSES WAWANCARA

Kami melakukan kunjungan wawancara pada tanggal 16 Desember 2015, dimana sebelumnya perwakilan dari kelompok kamu mendatangi Koperasi Perkampungan Industri Kecil untuk meminta izin wawancara, dan menyusun/membuat jadwal kunjungan.

         Pada saat kelompok kami tiba di Koperasi Perkampungan Industri Kecil, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Choiruddin selaku pengawas KOPIK, dan Bapak Yuswan selaku pengurus.

          Ini adalah dokumentasi yang bisa kami abadikan ketika kelompok kami melakukan kunjungan serta wawancara di Koperasi Pekampungan Industri Kecil.


 BAB V

HASIL PRODUKSI DAN

LAPORAN KEUANGAN

         Ini adalah sebagian gambar yang bisa kelompok kami dokumentasikan mengenai produksi dan hasil dari produksi yang dikelola oleh para anggota Kopersi Perkampungan Industri Kecil.

This slideshow requires JavaScript.

LAPORAN KEUANGAN

12


Kepada Ibu Dosen Ekonomi Koperasi. Mohon untuk memberikan kami nilai Adi mata kuliah Ibu, dikarenakan jika tidak. Maka salah satu anggota kelompok kami akan bunuh diri dengan cara menabrakkan diri dengan menggunakan MOTOR SPORT INI.

TERIMAKASIH

Tugas Ekonomi Koperasi 1(2)

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Logo_Gundar

Nama/NPM : Nur Amalina/28214140

Kelas : 2EB32

Dosen : Sarah Widia Rahmarini


POKOK PERMASALAHAN

Apa saja peran yang telah dilakukan koperasi terhadap Indonesia?

ISI

Koperasi sebagai badan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

  1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
  2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
  3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
  4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
  5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi anggota yang memiliki hasil produk tertentu juga dapat menjualnya di koperasi.Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komiten yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat dari banyaknya  jumlah koperasi, jumlah anggota  dan jumlah manajer, jumlah modal, volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prosfektif untuk dikembangkan.

Melihat pada kondisi nyata ekonomi kerakyatan yang  berkembang di Indonesia, memang kurang mendapat pengaruh yang nyata dalam sistem ekonomi di Indonesia. Peran ekonomi kerakyatan ini seakan-akan digantikan dengan peran sistem ekonomi dunia sepert liberalisme yang berbeda dengan dan budaya bangsa Indonesia.

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota atau masyarakatnya akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tentu saja koperasi memiliki beberapa factor yang mempengaruhi maju atau tidaknya koperasi. Secara jelas berarti koperasi sangatlah berperan dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu pilihan dalam menghadapi era globalisasi karena koperas didasari oleh prinsep “self help and cooperaton”.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia, lebih jauh bahwa koperasi di Indonesia yang berdiri berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamn hak hidupnya yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan bentuk dari implementasi ekonomi kerakyatan, sistem perekonomian yang lebih meningkat yang lebih meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran orang banyak bukan per orang. Bentuk organisasi ekonomi ini, selain merupakan konstituen sistem ekonomi kerakyatan, juga merupakan bentuk organisasi ekonomi yang cocok bagi karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat “homo societas” yakn lebih mengutamakan hubungan antar manus daripada kepentingan ekonomi atau materi. Koperasi sebagai wahana persatuan dan berperan sertanya rakyat dalam kegatan ekonomi yang efektif dan produktif yang merupakan tujuan dari rangkaian usaha yang diselenggarakan, sehingga makin dekat dengan tujuan perekonomian yang direncanakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSAKA

http://www.mediapustaka.com/2014/11/makalah-peran-koperasi-dalam.html

http://widiyaskyblue.blogspot.co.id/2015/03/makalah-peran-koperasi-dalam.html

Tugas Ekonomi Koperasi 1(1)

SEJARAH KOPERASI DI DUNIA DAN MASUKNYA KOPERRASI DI INDONESIA

Logo_Gundar

Nama/NPM : Nur Amalina/28214140

Kelas : 2EB32

Dosen : Sarah Widia Rahmarini

PENDAHULUAN

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi didasari oleh asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki beberapa prinsip, yang dimaksud dengan prinsip itu sendiri adalah arahan untuk membangun koperas yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi telah dikemabangkan oleh Internatonal Cooperative Alliance (Federas koperasi non-pemerintah internatonal) menjadi :

  • Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
  • Pengelolaan yang demokratis
  • Partisipasi anggota dalam ekonomi
  • Kebebasan dan otonomi
  • Pengembangan pendidikan,pelatiha, dan informasi

Koperasi memilki beberapa macam jenis dan jenis koperasi tersebut disusun menurut fungsinya, jenis-jenis tersebut adalah :

  • Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir.
  • Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.
  • Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi.
  • Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya.

Jenis koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjana adalah sebagai berikut:

  • Koperasi primer
  • Koperasi sekunder
  • Koperasi pusat
  • Gabungan koperas
  • Induk koperasi

Jenis koperasi menurut keanggotaannya adalah :

  • Koperasi produsen
  • Koperasi konsumen

POKOK PERMASALAHAN

  1. Bagaimana koperasi bisa mendunia?
  2. Bagaimana koperasi bisa masuk ke Indonesia?

ISI

SEJARAH KOPERASI DIDUNIA

Pertengahan abad 18 dan awal abad 19 gerakan koperasi mengembangkan sayapnya di Dunia. Lembaga ini pertama kali berada di Inggris. Koperasi dahulu kala dikenal dengan Koperasi Praindustri. Pada tahun 1844 di Inggris tepatnya di Rochdale kaum buruh mengalam penderitaan yang dialami pula oleh pendiri Koperasi. Awalnya koperasi hanya bergerak dalam usaha kebutahan konsumsi saja. Dengan berpegang pada asas-asa Rochlade, Koperasi dapat mengembangkan toko kecil meraka menjadi usaha yang mampu mendirikan pabrik, menyediakan rumah bagi para anggotanya, serta menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus koperasi. Karena keberhasilan koperasi Rochlade tahun 1852 telah berdiri 100 koperasi konsumsi di Inggris. Koperasi ini pada umumnya didirikan oleh konsumen.

Perkembangan koperasi juga terjadi dinegara-negara lain. Revolusi Perancis dan perkembangan industry menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Perancis, karena pelopor-pelopor Perancis yang sadar akan perlunya perbaikan nasib rakyat Perancis mereka pun membangun koperasi dibidang produksi dan berhasil.

Koperasi juga berdiri di Jerman yang dipelopori oleh Herman Schultz-Delitsch. Terdapat beberapa pedoman kerja koperasi simpan-pinjam Schulze, antara lain :

  • Uang simpanan sebagai modal kerja Koperasi dikumpulakan dari anggota
  • Wilayah kerjanya didaerah perkotaan
  • Pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya
  • Pinjaman bersifat jangka pendek
  • Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota.

Koperasi di Denmark ada sekitar 30% dari seluruh penduduk Denmark.  Dalam perkembangannya, tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui Koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sector pertanian itu sendiri. Selain itu, di Denmark juga berkembang Koperasi konsumsi. Koperasi-koperasi konsumsi ini kebanyak didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

Albin Johansen adalah salah satu pelopor koperasi di Swedia. Albin J menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurutnya dapat dikeloka dengan cara yang tidak kalah efesiennya oleh koperasi. Koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar pada tahun 1911. Rahasia keberhasilan koperasi-koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat, serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah.

Koperasi di Amerika Serikat awalnya mengalami kegagalan sekitar 57%. Jumlah koperasi dikala itu sebanyak 2600 buah (1863-1939). Perkembangan koperasi terjadi setelah tahun 1908. Sebuah komisi untuk kehidupan pedesaan yang diangkat oleh Presiden Theodore Rosevelt pada tahun 1908 mengemukakan dalam laporannya bahwa salah satu kebutuhan utama masyarakat pedesaan ialah kerjasama yang efektif diantara para petani untuk mempersatukan usahanya pada tingkat yang sesuai kepentingan bersama. Sangat mengesankan, justru di lingkungan masyarakat yang demikian kapitalistiknya, kehidupan berkoperasi masyarakatnya benar-benar mencerminkan suatu kehidupan berkoperasi yang bertumpu pada hakekat, etika, nilainilai, sendi-sendi dasar dan prinsip-prinsip koperasi yang murni. Bahkan ada informasi yang mengatakan, bahwa beberapa koperasi tertentu ternyata mampu masuk ke dalam peringkat papan atas sebagai salah satu perusahaan yang besar, maju dan sehat di Amerika Serikat.


SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

            Pada masa penjajahan di berlakukan “ culturstelsel” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan daribseorang Patih Purwokerto: Raden Ario Wiriaatmadja (1895) untu membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolonag pegawai dan orang kecil dengan mendirikan : “ Hulpen Spaaren Laudbouwcredeet”, didirikan juga : rumah-rumah gadai, lumbang desa, dan bank-bang desa.

         Pada tahun 1908 lahir perkumpulan “Budi Utomo” didirikan oleh Raden Soetomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoprasian untuk menyejahterakan rakyat miskin, di mulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain: memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoprasi. Telah didirikan: “ Toko Adil “ sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi.

            Tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama: “ verordening op de Cooperative vereebiguijen” dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431 yang bunyinya sama dengan UU bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda udan dibuat di hadapan notaris.

            Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politi nasional. Di zaman pendudukan jepang (1942-1945) usaha-usaha koperasi di koordinasikan /di pusatkan dalam badan-badan koperasi tersebut”kumiai” yang befungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang. Tujuan kumiai tersebut bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Fungsi koperasi hamya sebagai alat untun mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang jepang, bukan untuk kepentingan rakyat Indinesia.

            Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Tekad para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengubah perekonomian Indonesia yang liberal kapitalistik menjadi tata perekonomian yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bung Hatta menyatakan bangun usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dalam pasal 33ayat I UUD 1945 adalah koperasi. Koperasi adalah bangun usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia.

            Agar perkembangan koperasi benar-benar berjalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945, maka pemerintah melakukan reorganisasi terhadap Jawatan Koperasi dan perdagangan menjadi dua Jawatan terpisah. Jawatan Koperasi mengurus pembinaan dan pengembangan koperasi secara intensif dengan menyusun program dan strategi yang tepat. Perkembangan koperasi pada saat itu cukup pesat, karena didukung penuh oleh masyarakat.

            Usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas, dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus berlanjut. Tahun 1958: UU No. 70/1958 telah lahir UU tentang koperasi yang pada dasarnya berisi tentang tata-cara pembentukan dan pengelolaan koperasi (seperti prinsip-prinsip Rochdale). Terbit peraturan-peraturan pemerintah yang maksudnya mendorong pengembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik (PP dari mendibud) tahun 1959: mewajibkan pelajar menabung dan berkoperasi. Perkembangan tersebut tidak berlanjut, karena partai-partai politik ada yang memanfaatkan koperasi sebagai alat politik untuk memperluas pengaruhnya. Sehingga merusak citra koperasi dan hilang kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka.

          Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah Orde Barumemberlakukan UU No. 12/1967 untuk rehabilitasi koperasi. Koperasi mulai berkembang lagi, salah satu programnya adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian kecil di pedesaan dan diintegrasikan dengan pembangunan di bidang-bidang lain. Perkembangan koperasi secara kuantitas meningkat,tetapi secara kualitatif masih terdapat banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah tingginya tingkat ketergantungan koperasi terhadap fasilitas dan campur tangan pemerintah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut UU No. 12/1967 disempurnakan lagi dengan UU No. 25/1992. Melalui UU No. 25/1992 ada beberapa perubahan yang mendasar pada pengetian koperasi dan berbagai aspek teknis pengelolaannya.

KESIMPULAN

Dari tulisan di atas maka dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah lembaga keuangan (bukan bank) yang didefinisikan sebagai kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Pada awal perkembangannya yaitu di mulai pada tahun 1844 koperasi sudah menjadi sebuahsarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , seiring dengan perkembangannya koperasi mulai berubah menjadi lembaga yang bukan hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari namun juga menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat. Tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual, hal ini dapat terlihat dari bagaimana sistem dan prinsip koperasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan anggota untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Namun minat masyarakat yang kurang untuk ikut serta di dalam koperasi sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih banyak sekali individu yang menganggap koperasi merupakan lembaga keuangan nonbank yang tidak eksis atau peringkat dua. Mengapa demikian? Kurangnya partisipasi masyarakat dan sistem yang apik serta menarik yang menyebabkan sangat sedikitnya peminat terkhusus di Indonesia. Padahal koperasi memiliki fasilitas yang lengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan anggotanya. Perlunya peran pemerintah untuk membantu menumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap koperasi sangat penting dilakukan

DAFTAR PUSAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://wedekada.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-koperasi-dunia.html

http://blogranda.blogspot.co.id/2012/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html\

http://nwariza-reza.blogspot.co.id/2013/06/makalah-sejarah-koperasi-di-dunia-dan.html