PENGGELAPAN PAJAK

  • Apa yang dimaksud penggelapan pajak?

Tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfull), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

  • Peraturan-peraturan penggelapan pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Karena pidana perpajakan bersifat lentur maka sesuai dengan UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pidana perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan sehingga tidak sampai jatuh vonis pidana perpajakan. Tentu tujuan adanya ketentuan ini agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur pidana perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan diantaranya diatur dalam pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP.

Penerapan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A UU KUP akan berujung pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan denda pidana dalam jumlah tertentu. Proses pidana perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan dan Pengadilan. Denda pidana yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya denda pidana pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku pidana perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis putusan pengadilan. Artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan pasal 13A dan pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses pasal 44B UU KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini.

Pada tahun 2011, Ditjen Pajak telah menyelesaikan 389 pemeriksaan bukti permulaan dan 49 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Modus pidana perpajakan yang sering terjadi adalah penerbit faktur pajak bermasalah yang mengacu pada Pasal 39A UU KUP (65%), dan disusul dengan penggelapan omzet (17%) yang mengacu pada Pasal 39 UU KUP.

  • Contoh kasus dan penyelesaian

Salah satu kasus terkait hukum pidana yang menjadi permasalahan besar di Indonesia adalah korupsi. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah saat ini kejahatan korupsi telah dilaksanakan secara massal dengan sistem yang terorganisir sangat rapi. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyelidikan pihak berwenang dalam upaya mengungkap korupsi yang ada. Korupsi dinyatakan sebagai musuh negara tapi justru kebanyakan oknum yang melakukannya adalah penyelenggara negara dan anggota dewan yang terhormat, kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan. Korupsi seperti menjadi warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin Indonesia generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh pemimpin Indonesia saat ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat berbagai macam kegiatan korupsi dan artikel ini akan secara khusus membahas tentang tindak kejahatan korupsi terkait penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak sepertinya menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dalam sektor pajak. Karena pihak yang melakukan tidak pidana ini kebanyakan adalah perusahaan besar yang ingin meningkatkan penghasilannya dengan cara tidak membayarkan kewajiban yang seharusnya. Kasus penggelapan pajak yang pernah menjadi catatan hitam di Indonesia adalah kasus Bakrie Group. Bakrie Group memiliki beberapa anak perusahaan yang beberapa diantaranya masuk dalam perusahaan yang abai terhadap kewajiban pajaknya. Dalam kasus penggelapan pajak kita tidak dapat hanya melihatnya dari satu sisi, hal ini dapat terjadi karena adanya jasa penyedia layanan untuk memanipulasi nilai wajib pajak dari orang dalam kantor pajak itu sendiri. Salah satu oknum yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah Gayus Tambunan dan sekarang dia sedang menjalankan masa hukumannya.
Dalam kasus penggelapan pajak, terdapat beberapa tingkat dalam upaya penyelesaiannya, hal ini terkait dengan tingkat kesalahan dan besar kerugian negara. Berdasarkan Undang-undang Pajak (KUP) terdapat empat sanksi dalam penyelesaiannya kasus penggelapan pajak, yaitu, sanksi pidana (pasal 38, pasal 39), sanksi kenaikan (pasal 17C (5), pasal 17D (5)), sanksi bunga (pasal 13 (2)) dan sanksi denda (pasal 7 (1)). Inilah pembahasan terkait contoh kasus hukum pidana dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memperluas wawasan anda tentang dunia hukum di Indonesia dan memotivasi anda untuk menjadi warga negara yang taat terhadap ketentuan hukum di Indonesia.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s