PENGGELAPAN PAJAK

  • Apa yang dimaksud penggelapan pajak?

Tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfull), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

  • Peraturan-peraturan penggelapan pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Karena pidana perpajakan bersifat lentur maka sesuai dengan UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pidana perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan sehingga tidak sampai jatuh vonis pidana perpajakan. Tentu tujuan adanya ketentuan ini agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur pidana perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan diantaranya diatur dalam pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP.

Penerapan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A UU KUP akan berujung pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan denda pidana dalam jumlah tertentu. Proses pidana perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan dan Pengadilan. Denda pidana yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya denda pidana pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku pidana perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis putusan pengadilan. Artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan pasal 13A dan pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses pasal 44B UU KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini.

Pada tahun 2011, Ditjen Pajak telah menyelesaikan 389 pemeriksaan bukti permulaan dan 49 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Modus pidana perpajakan yang sering terjadi adalah penerbit faktur pajak bermasalah yang mengacu pada Pasal 39A UU KUP (65%), dan disusul dengan penggelapan omzet (17%) yang mengacu pada Pasal 39 UU KUP.

  • Contoh kasus dan penyelesaian

Salah satu kasus terkait hukum pidana yang menjadi permasalahan besar di Indonesia adalah korupsi. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah saat ini kejahatan korupsi telah dilaksanakan secara massal dengan sistem yang terorganisir sangat rapi. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyelidikan pihak berwenang dalam upaya mengungkap korupsi yang ada. Korupsi dinyatakan sebagai musuh negara tapi justru kebanyakan oknum yang melakukannya adalah penyelenggara negara dan anggota dewan yang terhormat, kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan. Korupsi seperti menjadi warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin Indonesia generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh pemimpin Indonesia saat ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat berbagai macam kegiatan korupsi dan artikel ini akan secara khusus membahas tentang tindak kejahatan korupsi terkait penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak sepertinya menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dalam sektor pajak. Karena pihak yang melakukan tidak pidana ini kebanyakan adalah perusahaan besar yang ingin meningkatkan penghasilannya dengan cara tidak membayarkan kewajiban yang seharusnya. Kasus penggelapan pajak yang pernah menjadi catatan hitam di Indonesia adalah kasus Bakrie Group. Bakrie Group memiliki beberapa anak perusahaan yang beberapa diantaranya masuk dalam perusahaan yang abai terhadap kewajiban pajaknya. Dalam kasus penggelapan pajak kita tidak dapat hanya melihatnya dari satu sisi, hal ini dapat terjadi karena adanya jasa penyedia layanan untuk memanipulasi nilai wajib pajak dari orang dalam kantor pajak itu sendiri. Salah satu oknum yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah Gayus Tambunan dan sekarang dia sedang menjalankan masa hukumannya.
Dalam kasus penggelapan pajak, terdapat beberapa tingkat dalam upaya penyelesaiannya, hal ini terkait dengan tingkat kesalahan dan besar kerugian negara. Berdasarkan Undang-undang Pajak (KUP) terdapat empat sanksi dalam penyelesaiannya kasus penggelapan pajak, yaitu, sanksi pidana (pasal 38, pasal 39), sanksi kenaikan (pasal 17C (5), pasal 17D (5)), sanksi bunga (pasal 13 (2)) dan sanksi denda (pasal 7 (1)). Inilah pembahasan terkait contoh kasus hukum pidana dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memperluas wawasan anda tentang dunia hukum di Indonesia dan memotivasi anda untuk menjadi warga negara yang taat terhadap ketentuan hukum di Indonesia.
Advertisements

CYBERCRIME

  • Pengetian

Sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal.

  • Konsep

Cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system komputer.

Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

  • Peraturan Perundang-undangan

Ius Konstituendum adalah Undang-Undang yang diharapkan sebagai perangkat hukum yang mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi serta antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa ditimbulkan, termasuk dampak negative penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Indonesia sebenarnya sudah merencanakan undang-undang khusus tentang cyber crime sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki. Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana.

  • Contoh Kasus

Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain . Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.

E-Commerce

Pengertian E-Commerce

E-Commerce atau Electronic Commerce yang disebut dengan perdagangan elektronik dalam bahasa Indonesia merupakan cara penjualan, penyebaran, pemasaran suatu barang dan jasa melalui media elektronik. Contoh dari media elektronik itu sendiri ada televisi, komputer, internet, dan lain-lain.

Jenis-Jenis Transaksi

  • Collaborative Commerce (C- Commerce)
  • Business to Business (B2B)
  • Business-to-Consumers (B2C)
  • Consumer-to-Business (C2B)
  • Customer to Customer (C2C)

Peraturan E-Commerce Ke Luar Negeri

Pijakan hukum terhadap bisnis elektronik atau e-commerce, yang diatur dalam pasal 65-66. Aturan ini penting karena bisnis berbasis online sudah menjamur di Indonesia. Sebelumnya, aturan e-commercemerujuk pada UU No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengatakan pemberlakuan aturan e-commerce yang tercantum di dalam UU Perdagangan berlaku untuk skala internasional. Maksudnya, seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan e-commerce yang ada di dalam UU Perdagangan kelak.

Terkait potensi pajak yang mungkin akan diperoleh oleh negara melalui aturan e-commerce ini.

Peraturan E-Commerce di Indonesia

naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce-en-1426998711

Daftar Pusaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik  (8/4/2016)

PDF Naska Peraturan E-Commerce di Indonesia (8/4/2016)

 

Letter Of Credit L/C

Pengertian L/C

Letter of credit adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

Prosedur L/C

LC Opening Process
Skema L/C opening process

Proses pembukaan L/C tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Importir akan meminta Opening Bank (Bank Devisa) untuk membuka Letter of Credit sebagai jaminan dan dana yanga akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. L/C yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales contract
  2. Opening bank akan melakukan pembukaan L/C melalui bank korespondennya di Negara Eksportir, dalam hal ini adalahadvising Bank. Proses pembukaan L/C ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam L/C confirmation yang diteruskan dari opening Bank kepada advising Bank untuk disampaikan kepada Eksportir
  3. Advising Bank akan memeriksa keabsahan pembukaan L/C dari opening Bank, dan apabila sesuai advising Bank akan mengirimkan surat pengantar (L/C advice) kepada Eksportir yang berhak menerima. Jika advising Bank diminta juga olehopening Bank untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut, maka advising Bank disebut juga sebagai confirming Bank

Peraturan dan Perundang-undangan L/C

permendag_04_2015

(klik link diatas untuk melihat peraturan dan perundang-undangan l/c)

Daftar Pusaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit (8/04/2016)

PDF Perudangan L/C (8/04/2016)